• (021) 4892802
  • ppid@lapan.go.id
Views ( 31 ) Mar 31, 2021

Tingkatkan Kompetensi Budaya Pelayanan Prima, PPID LAPAN Selenggarakan FGD Tahun 2021


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu (31/03) secara daring melalui aplikasi video konferensi Zoom Meeting. Acara ini merupakan kegiatan pertemuan rutin tahunan para pengelola PPID dari seluruh satuan kerja yang ada di LAPAN, dan untuk tahun ini juga dihadiri oleh unit-unit yang terkait dengan pengelolaan anggaran serta pengadaan barang/jasa. Adapun tema yang diangkat tahun ini adalah “Sosialisasi Program Kerja PPID dan Peningkatan Kompetensi Budaya Pelayanan Prima PPID Pelaksana”. Hal ini berangkat dari visi PPID LAPAN untuk menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang unggul di bidang iptek penerbangan dan antariksa. Untuk itu, PPID LAPAN mengundang narasumber dari Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPANRB).


Acara diawali dengan penyampaian laporan kegiatan PPID LAPAN oleh Christianus R. Dewanto, M.Eng selaku Kepala Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum LAPAN. Christ Dewanto menjelaskan tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan pengetahuan terkait dengan wawasan keterbukaan informasi pengadaan barang/jasa, pembahasan program kerja dan kegiatan PPID, dan evaluasi pemeringkatan PPID.

 

Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam mewujudkan visi dan misi PPID LAPAN serta menciptakan budaya pelayanan prima, LAPAN telah melakukan penataan organisasi sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia agar birokrasi lebih efisien dengan fungsi yang lebih kaya tetapi memiliki struktur yang lebih dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai pelayanan prima. “Hal yang perlu selalu kita pahami bersama bagi seluruh pengelola PPID, informasi yang ada di instansi pemerintah sebagai badan publik berhak diketahui oleh masyarakat sesuai dengan aturan keterbukaan informasi publik,” ujar Kepala LAPAN. Lanjutnya, “Pengelola PPID LAPAN harus secara rutin dan berkala memberikan informasi hasil riset dan inovasi LAPAN kepada publik serta mempersiapkan informasi yang akan dipertanyakan kepada publik baik masyarakat maupun media, termasuk informasi tentang pengelolaan anggaran.”

 

Sebagai narasumber pertama, Wakil Ketua KIP, Hendra J Kede menyatakan apresiasinya dalam hal keterbukaan informasi publik kepada LAPAN karena berhasil menyandang predikat peringkat 1 terinformatif dalam kategori badan publik Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN/LPNK). “LAPAN adalah salah satu dari badan publik yang diharapkan membawa Indonesia terdepan dalam kemajuan membangun peradaban sebagai sebuah bangsa sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi,” kata Wakil Ketua KIP.  Dalam sesi pemaparannya Wakil Ketua KIP mengangkat judul tentang Character Ethic Keterbukaan Informasi Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP). “Seluruh informasi pada hakikatnya bersifat terbuka. Hanya sebagian kecil informasi yang sifatnya rahasia atau dikecualikan. Pemberlakukan pengecualian ini harus didasaran pada asas kehati-hatian menggunakan metode konsekuensi dan uji kepentingan publik,” ujar Wakil Ketua KIP.

 


Tya Tirta Sari, Tenaga Ahli KIP memaparkan tentang pentingnya Monitoring dan Evaluasi PPID LAPAN. Dengan monitoring dan evaluasi badan publik dapat Menyusun rencana/strategi yang komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi.

 

Muhammad Yusuf Kurniawan selaku Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III KemenPANRB menjadi narasumber terakhir. Dalam pemaparannya Yusuf mengatakan untuk menciptakan peningkatan kompetensi budaya pelayanan prima PPID pelaksana, badan publik perlu melakukan inovasi. “Dalam dunia bisnis inovasi adalah nafas untuk keberlangsungan usaha, pilihannya inovasi atau mati. Dalam pelayanan publik inovasi adalah nafas untuk mendapatkan kepercayaan publik, pilihannya adalah berinovasi atau kehilangan kepercayaan publik dan daya saing,” kata Muhammad Yusuf Kurniawan.

 

Sesi terakhir kegiatan FGD PPID LAPAN 2021 di isi dengan diskusi mengenai Analisis Hasil Penilaian Self Assesment Questionnaire (SAQ) PPID 2020 yang dipandu oleh Koordinator bidang Hubungan Masyarakat LAPAN, Jasyanto M.M. Dalam sesi ini para peserta juga berdiskusi dalam pembuatan rencana aksi PPID LAPAN tahun 2021.