Superadmin Aug 7, 2018 0 comment(s)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pencarian, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik. LAPAN sebagai lembaga pemerintah non kementerian mempunyai PPID utama dan 21 PPID pelaksana di satuan Kerjanya, Untuk itu pada Rabu, (18/7), berlangsung bimbingan teknis (bimtek) pemeringkatan PPID pelaksana di LAPAN untuk tahun 2018. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (BPPA) Sumedang, Jawa Barat. Acara ini dihadiri 40 Orang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dari 20 Satuan Kerja LAPAN.

Bimtek ini dimaksudkan untuk meningkatkan performa PPID pelaksana agar menjadi lebih baik dari segi ruangan, pelayanan, pengadministrasian, dan pengarsipan. Tujuannya yaitu guna memberikan pembinaan kepada PPID pelaksana di lingkungan satuan kerja LAPAN. Selain itu, juga untuk mendukung keterbukaan informasi publik. 

Dalam sambutan pembukaan, Kepala Biro Kerja Sama, Humas, dan Umum, Christianus R. Dewanto, mengatakan bahwa, PPID pelaksana mendukung semangat satu layanan LAPAN. PPID pelaksana beperan sebagai agen layanan data dan informasi LAPAN. Untuk itu para pengelola PPID harus dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi LAPAN.

Ia menambahkan, PPID utama dan PPID Pelaksana telah mengukir prestas. Pada 2015, LAPAN memperoleh peringkat tiga dalam penilaian keterbukaan informasi publik tingkat lembaga dan kementerian. Kemudian, pada 2016 LAPAN, meskipun peringkat turun menjadi delapan, namun nilai yang diperoleh meningkat. Pada 2017, LAPAN kembali meraih prestasi dengan memperoleh peringkat kedua. 

Dalam upaya meningkatkan layanan informasi publik, LAPAN akan menyelenggarakan pemeringkatan untuk tingkat PPID pelaksana. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat LAPAN, Jasyanto, mengatakan bahwa pemeringkatan ini merupakan rencana aksi PPID sebagai bagian dari implementasi layanan publik. Jasyanto dalam acara tersebut juga memaparkan mengenai mekanisme pelayanan dan pelaporan untuk PPID pelaksana serta sistem penilaian pemeringkatan.

Pemeringkatan bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan informasi. Tenaga ahli dari Komisi Informasi Pusat (KIP), Tya Tirtasari, mengatakan bahwa pelayanan informasi harus mengedepankan unsur inovasi. Hal ini disebabkan, adanya tuntutan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi. Selain itu, pemeringkatan juga memberikan dorongan dan meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan informasi yang baik kepada publik. Tya melanjutkan, bentuk inovasi dalam pelayanan informasi misalnya penggunaan website atau aplikasi telepon pintar untuk permohonan informasi dan juga sebagai acuan dalam pencarian informasi.

Articles In :
PPID LAPAN
Read More
Aulia Feb 24, 2018 0 comment(s)
LAPAN bertekad untuk unggul dalam layanan publik. Hal ini kemudian menjadi quick wins LAPAN pada tahun ini selain meningkatkan kompetensi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, saat membuka Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi LAPAN dan Program Kerja PPID 2018, Kamis (22/2). Kegiatan tersebut berlangsung Pusat Sains Antariksa LAPAN, Bandung, Jawa Barat.

Ia melanjutkan, ujung tombak reformasi birokrasi adalah layanan publik yang prima. Untuk itu, LAPAN berupaya meningkatkan diri dengan adanya satu layanan yang terintegrasi dan terstruktur. Satu layanan ini maksudnya yaitu, seluruh satuan kerja di LAPAN dapat memberikan layanan kepada publik terkait kegiatan litbang di LAPAN termasuk yang ada di satuan kerja lain. Misalnya, Balai Biak dan Agam dapat menyediakan layanan citra penginderaan jauh. Meskipun balai tidak terkait bidang tersebut, namun balai dapat menghubungi satuan kerja LAPAN lainnya yang memiliki layanan tersebut.

Layanan LAPAN tidak hanya diberikan secara tatap muka. Kepala LAPAN mengatakan bahwa LAPAN juga dapat melayani secara online, misalnya terkait informasi kebakaran hutan, Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI), serta kondisi cuaca dan atmosfer. Layanan informasi tersebut dapat diakses melalui situs jejaring LAPAN. 

Untuk memberikan pelayanan yang prima, untuk itu layanan di LAPAN harus terstruktur dan terukur. Thomas mengatakan bahwa terstruktur adalah adanya struktur organisasi dalam pelayanan LAPAN. Selain itu, adanya sarana dan prasarana untuk mendukung layanan tersebut. Sementara itu, terukur yaitu layanan tersebut harus memiliki standar, misalnya Standard Operational Prosedur (SOP), bahkan beberapa satuan kerja telah memiliki standar mutu internasional.

Kepala LAPAN melanjutkan, ujung tombak memberikan pelayanan publik dan informasi adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ia mengingatkan bahwa PPID utama dan pelaksana harus bekerja sama untuk menyampaikan informasi yang penting kepada publik. 

Keterbukaan informasi publik bermakna untuk mencerdaskan dan mengingatkan. Ia mengatakan, mencerdaskan adalah untuk menambah ilmu dan menambah wawasan contohnya yaitu memberikan pengetahuan terkait gerhana Matahari dan Bulan. Hal tersebut selain untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat juga untuk menghindari kesalahpahaman terkait suatu fenomena atau kejadian. Sementara itu, informasi publik bersifat mengingatkan yaitu agar menjadi peringatan dini bagi masyarakat, misalnya terkait cuaca ekstrem.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik saat ini adalah termasuk bagian dari Reformasi Birokrasi yang dijalankan instansi pemerintah. Untuk itu, LAPAN wajib menyediakan informasi kepada masyarakat. 
Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Komisi Informasi Pusat, Hendra J. Kede, dalam bimtek tersebut mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak yang diberikan konstitusi kepada rakyat Indonesia. Ia mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik ini bertujuan untuk menghasilkan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam suatu organisasi. Keterbukaan informasi publik ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Articles In :
PPID LAPAN
Read More
Superadmin Dec 21, 2017 0 comment(s)

Kamis (21/12), Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin menyambut jabat tangan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atas anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2017. LAPAN menyabet Juara 2 untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Trofi dan piagam penghargaan diberikan pada seremonial yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta.

Pemeringkatan itu sendiri diselenggarakan Komisi Informasi Publik (KIP) secara rutin setiap tahun. Pemeringkatan sebagai hasil akhir dari monitoring dan evaluasi mengenai layanan informasi dan dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setiap instansi di Indonesia. Manfaatnya guna mengetahui sampai sejauh mana instansi pemerintah memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat. 

KIP juga memberikan anugerah untuk kategori lainnya, yaitu Perguruan Tinggi (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Publik Non Struktural, Pemerintahan Provinsi, Kementerian, dan Partai Politik. 

Peraih juara 1, 2, dan 3 dalam setiap kategori, menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI. Sedangkan peraih peringkat 4 sampai dengan 10 menerima penghargaan yang diserahkan Ketua KIP, Tulus Subardjono.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla memberikan ucapan selamat dan penghargaan kepada seluruh instansi maupun institusi yang telah memperoleh penghargaan tersebut. “Di era sekarang ini, semua orang dapat menyampaikan berita, baik berita yang sudah terjadi, sedang terjadi, atau bahkan yang belum terjadi. Beda dengan zaman dahulu, di mana berita hanya disajikan melalui televisi atau radio saja, dan itupun datang secara topdown,” ujarnya.

Untuk itu, ia berharap, agar instansi pemerintah harus dapat memberi informasi yang benar, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Jika tidak, maka informasi yang diterima masyarakat dapat datang dari mana saja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.


Articles In :
PPID LAPAN
Read More
Superadmin Nov 15, 2017 0 comment(s)

Guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Lembaga Penerbangan dan Antariksa  Nasional (LAPAN) berkunjung ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur, Rabu (15/11).

Dipilihnya Jatim sebagai tempat studi PPID karena telah terbukti beberapa kali sukses memperoleh penghargaan. Sekretaris PPID LAPAN, Murtani November, menjelaskan pihaknya perlu banyak belajar banyak hal ke Jatim. Selama ini Jatim sudah lebih dulu mengukir prestasi. Koordinasi yang dilakukan Jatim dengan OPD-OPD lain juga sangat bagus, antara lain dengan menggelar pertemuan seperti FGD setiap tiga bulan sekali seperti yang dilakukan Jatim.

"Ini yang nanti juga akan kami lakukan, mengadopsi apa yang dilakukan Jatim, ujar Murtani.

Berbicara terkait kendala yang dihadapi LAPAN saat ini, menurut Murtani, hanya persoalan informasi anggaran yang perlu diperhatikan agar tugas – tugas PPID  ke depan bisa berjalan sesuai tugas dan fungsinya.

Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID Jatim, Agus Dwi Muhanan, menjelaskan bahwa sesuai Undang-undang , badan publik wajib membentuk PPID dan salah satu terobosan yang sudah dilakukan Jatim adalah dengan menstandarkan konten format website PPID  Jatim.

Agus Dwi Muhanan juga mengatakan salah satu penunjang Jatim memperoleh penghargaan yakni akses permohonan informasi yang masuk di PPID.

" Kami selalu mempermudah akses masyarakat dalam  menyampaikan aspirasinya, selain itu di ruang PPID juga tersedia ruang baca," jelasnya.

PPID Jatim berada di Tupoksi layanan Informasi publik sehingga otomatis hal ini menjadi tugas utama atau pokok.

Selain itu adanya Permendagri No 3/2017 bahwa PPID harus membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi ( PLID ) demi mendukung kelembagaan PPID, dan saat ini Jatim sedang dalam tahap melakukan revisi Pedoman Umum (Pedum) dan SOP untuk menyesuaikan dengan Permendagri tersebut. Sedangkan Penekanan Pedum PPID yang terkait pemohon informasi dan tujuan permohonan tersebut sebagai pengawasan atau kontrol sosial dan harus disertai dengan proposal pengajuan.


Articles In :
PPID LAPAN
Read More
Aulia Mar 2, 2017 0 comment(s)

Kamis (02/03), LAPAN menyelenggarakan sosialisasi program kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan ISO 9001:2015 di Auditorium Kantor LAPAN Bandung, Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh para PPID Pelaksana LAPAN dari seluruh satker LAPAN. 

Kegiatan tersebut berangkat dari amanah Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 13. Dijelaskan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik menunjuk PPID. PPID itu sendiri mempunyai tugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.


Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin. Dalam sambutannya, Kepala LAPAN menginformasikan, untuk mewujudkan visi dan misi, LAPAN memiliki slogan menjadi pusat unggulan teknologi penerbangan dan antariksa untuk Indonesia maju dan mandiri. Salah satu ciri pusat unggulan yaitu meningkatkan kompetensi layanan LAPAN baik hasil litbang maupun SDM. Layanan yang baik dan benar dilihat dari bagaimana memberikan layanan informasi sesuai dengan aturan dan standar. Sebab tujuan layanan itu sendiri untuk mencerdaskan, menjelaskan, dan mengingatkan.

Layanan informasi dapat diklasifikasikan berupa informasi publik secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi serta merta, informasi yang dikecualikan, dan informasi atas dasar permintaan.

Layanan informasi menuntut PPID secara profesional. Hal itu tidak bisa dibebankan sebagai tugas tambahan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tadi. 

Kepala LAPAN berharap, setiap satuan kerja ada corner untuk layanan informasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan penerbangan dan antariksa, baik dalam bentuk miniatur, video hasil litbang, brosur, majalah, dan sebagainya.

Keterbukaan informasi ditempuh sebagai bentuk kontrol dalam reformasi birokrasi tentang apa yang disampaikan kepada publik. Hal tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi institusi dan menunjukkan apa yang telah dihasilkan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

PPID memiliki peran yang sangat besar dalam menyampaikan informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, capaian kinerja dalam melaksanakan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan adanya sosialisasi kali ini , Kepala LAPAN mengajak untuk selalu tertib dalam melakukan dokumentasi sehingga dalam layanan informasi selalu siap melayani permintaan informasi.

Sosialisasi dipandu langsung narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Kepala Bagian Layanan Informasi, Soekartono. Dalam kesempatan ini, ia memaparkan terkait tata kelola informasi publik sekaligus simulasinya. Menurutnya, hadirnya seluruh perwakilan PPID Pelaksana LAPAN dari satker-satker yang ada di LAPAN, membawa angin segar bagi LAPAN untuk benar-benar mengimplementasikan pengelolaan informasi publik sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.


Sebelumnya, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Jasyanto memaparkan materi sosialisasi terkait pelaksanaan PPID LAPAN perbandingannya dengan standar aturan dan mekanisme yang mengikat pada pelaksanaan pengelolaannya. Ia mengupas bahwa kondisi praktik PPID Pelaksana LAPAN belum sepenuhnya mengimplrmentasikannya sesuai standar layanan publik. Keterbatasan SDM menjadi pemicu hambatan tersebut.

Sementara, paparan terkait materi ISO 9001: 2015 disampaikan oleh narasumber dari PT. Catur Daya Solusi pada hari berikutnya.

Articles In :
PPID LAPAN
Read More
Aulia Feb 10, 2017 2 comment(s)
“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LAPAN mendorong tata kelola informasi yang diterima masyarakat menjadi cepat dan akurat.” Demikian petikan sambutan Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, Jum’at (10/02), pada peresmian ruang PPID dan ruang display LAPAN. Kepala Biro Kerja sama, Hubungan Masyarakat dan Umum, Chris Dewanto, selaku PPID Utama, mengharapkan agar nilai dan peringkat PPID LAPAN naik seperti tahun kemarin. Dengan adanya ruang PPID dan ruang display baru ini, diharapkan pelayanan informasi publik semakin cepat dan akurat.

Sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah wajib menyediakan informasi bagi publik, baik berkala, serta merta maupun yang selalu ada. Informasi bisa diperoleh secara offline dan online. PPID Utama di pusat, dirangkap oleh Kepala Biro Kerja sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum, sedangkan PPID Pelaksana berada di setiap satuan kerja LAPAN. Dengan adanya PPID di setiap satuan kerja, diharapkan informasi publik dapat diperoleh oleh masyarakat secara cepat dan akurat. Setiap satuan kerja diupayakan ada ruang untuk memamerkan hasil litbang LAPAN baik itu melalui media elektronik maupun dalam bentuk fisik mock-up dan miniatur. Penataan ruang display dibuat menarik dan disediakan pula terbitan dari LAPAN. Penjelasan terkait aktivitas LAPAN, juga perlu diketahui oleh para pegawai LAPAN sehingga, konten informasi dalam ruang display harus diperbaharui secara berkala.

Quickwins LAPAN 2017 adalah paradigma satu LAPAN, pengintegrasian hasil-hasil penelitian dan pengembangan LAPAN yang telah ada sekarang lalu hasil tersebut ditingkatkan dan diintegrasikan. Poin quickwins LAPAN yang pertama adalah layanan yang cepat dan akurat, terkait dengan Sistem Pemantauan Maritim Berbasis Iptek Penerbangan dan Antariksa. Lalu, yang kedua adalah layanan cepat dan akurat untuk Sistem Pemantauan Bencana Berbasis Iptek Penerbangan dan Antariksa. Reformasi Birokrasi berujung pada layanan yang terbaik bagi masyarakat. Sebagai instansi pemerintah, LAPAN wajib memberikannya.

Articles In :
PPID LAPAN
Read More
Aulia Dec 20, 2016 0 comment(s)
Selasa (20/12), berlangsung penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 kepada lembaga publik di Indonesia. Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) ini dilaksanakan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat. Dalam rangkaian seremonial tersebut, Sekretaris Utama, I.L. Arisdiyo menerima penghargaan atas nama LAPAN yang memperoleh peringkat 8 (delapan) untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). 

Pada periode tahun sebelumnya, LAPAN meraih peringkat 3 (tiga) untuk kategori LPNK. Namun, jika dilihat dari capaian nilai, LAPAN mengalami peningkatan perolehan nilai, dari 85,556 menjadi 88,75 dengan faktor perubahan kategori dan peningkatan jumlah lembaga publik yang dinilai. 

Dalam laporannya, Ketua KIP, John Fresly, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban KIP kepada Presiden RI dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Kegiatan tersebut sebagai penuangan Undang-Undang Ri Nomor 14 Tahun 2008. 

Menurutnya, kewajiban lembaga publik adalah menyediakan, mengungkapkan, dan menginformasikan seluruh program dan kegiatan kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan. Namun masih banyak perbedaan penafsiran di antara masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Sehingga KIP bertanggung jawab untuk mengarahkan dalam mengelola sedemikian rupa dengan mekanisme yang mempermudah masyarakat untuk mengakses.

Penganugerahan ini didedikasikan sebagai komitmen KIP untuk memberikan apresiasi kepada lembaga publik yang sudah menjalankan amanat Undang Undang tersebut dengan lebih baik. “Hal ini sebagai satu langkah untuk mencegah sengketa informasi yang sampai ke KIP. Sekaligus, sebagai sarana untuk menggugah kesadaran tentang pentingnya informasi yang diberikan,” jelasnya.

Fresly memaparkan, ada dua fungsi dari kewenangan yang dijalankannya. Pertama, menentukan standar yang harus dimiliki sebuah lembaga publik. Kedua, jika akses informasi ke masyarakat tidak jalan sehingga terjadi sengketa informasi, maka KIP bertugas menyelesaikannya.

Penganugerahan digolongkan ke dalam tujuh kategori, yaitu kategori Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan LPNK, Provinsi, Kementerian, dan Partai Politik. 

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyinggung pada prinsip demokrasi di Indonesia dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk itu, Wapres menghimbau, agar seluruh lembaga publik yang saat ini menerima penghargaan, agar mempertahankan konsistensinya dan bertanggung jawab atas akuntabilitasnya kepada masyarakat.

Menurutnya, dalam mengelola informasi memang dibutuhkan suatu kecermatan. Maka, seluruh lembaga publik agar mau berusaha memperbaiki sistem yang ada. Sedangkan sistem informasi bisa diperoleh dari berbagai media. “Lembaga publik harus bisa memberikan informasi yang obyektif kepada msyarakat, selanjutnya masyarakat memberikan respon balik tentang masukan dan kritikan. Untuk kemajuan bangsa ini, keduanya bisa melakukan check and recheck!” tegasnya.

Articles In :
PPID LAPAN
Read More
Aulia Nov 29, 2016 0 comment(s)
Senin (28/11), LAPAN mengadakan Sosialisasi Program Kerja 2017 untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 LAPAN di Kantor Pusat Teknologi Roket (Pustekroket), Rumpin, Bogor. Acara bertemakan “Membangun Kemandirian di Bidang Penerbangan dan Antariksa” ini diikuti oleh karyawan-karyawati LAPAN seluruh satker mulai dari Kototabang hingga Biak. 

Kepala Pusat Teknologi Roket (Pustekroket), Sutrisno, sebagai tuan rumah penyelenggaraan menyambut antusiasme peserta kegiatan dengan mengenalkan berbagai fasilitas yang dimiliki di lingkungan kerjanya. “Untuk pertama kalinya Pustekroket menjadi tuan rumah. Bapak/ibu bisa menyaksikan langsung berbagai fasilitas seperti laboratorium penelitian, fabrikasi atau pembuatan roket, sampai dengan pengujian roket, yang fokus pada tugas dan fungsi Pustekroket melakukan penelitian, pengembangan, dan rekayasa roket, sekaligus pemanfaatannya,” jelasnya. 

Sosialisasi kali ini dipaparkan langsung Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin. Sesuai dengan visi menjadi pusat unggulan penerbangan dan antariksa untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri, ada tiga misi yang diemban, yaitu kompetisi yang unggul, layanan yang prima, dan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2013 LAPAN mengawal Standar Penerbangan dan Antariksa. “Untuk mencapainya, ada lima nilai dasar yang dipegang, yaitu pembelajar, rasional, akuntabel, konsisten, dan berorientasi pada layanan public,” ujarnya.

Kepala LAPAN mengimbuhkan, seluruh kegiatan yang direncanakan diselenggarakan untuk mencapai program besar Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan layanan yang prima. Ia berharap, nilai layanan publik (Nilai RB) LAPAN dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang. “Untuk itu, kita harus berbenah,” imbuhnya.

Untuk mencapainya, LAPAN mempunyai tujuh program utama, pengembangan roket sonda, pengembangan teknologi satelit, pengembangan teknologi aeronautika untuk pengembangan pesawat transport dan pesawat tanpa awak (system pemantau maritime berbasis pesawat tanpa awak), pengembangan bank data penginderaan jauh nasional, pengembangan sistem pemantau bumi nasional, pengembangan Decision Support System dinamika atmosfer ekuator, dan pengembangan Decision Support System cuaca antariksa dan observatorium nasional. 

Tujuh program utama tersebut akan dilaksanakan sampai tahun 2019. “Kita laksanakan tujuh program utama untuk menunjukkan kompetensi dan layanan kita”, tegasnya. “Semua fokus pada sistem pemantau sumber daya alam dan lingkungan berbasis iptek penerbangan dan antariksa,” jelasnya.

Pada tahun 2017, dengan anggaran berbasis program, kinerja LAPAN akan terus ditingkatkan. Ukuran peningkatan kinerja LAPAN telah disimbolkan dengan diraihnya berbagai penghargaan pada setahun terakhir ini. Diawali dengan diperolehnya penghargaan Presiden RI yaitu peringkat ketiga keterbukaan informasi publik untuk kategori LPNK. Pada Desember 2015, PSTA dinyatakan sebagai lembaga litbang binaan untuk menjadi pusat unggulan iptek. Pada bulan yang sama, Pustekdata memperoleh ISO 9000:2008 untuk layanan teknologi dan data inderaja. Januari 2016, webomatrik LAPAN masih menduduki peringkat lima tingkat nasional. Maret 2016, LAPAN sukses menjadi koordinator panitia nasional gerhana matahari total. Juni lalu, LAPAN mendapat Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Juni 2016, LAPAN suskses meluncurkan satelit LAPAN-A3. Agustus 2016, LAPAN meraih peringkat ke-5 kearsipan nasional dari 179 Lembaga Negara dan LPNK untuk penghargaan ANRI. September 2016, PPID Utama menerima sertifikasi ISO-9001:2015 untuk layanan informasi public. Oktober 2016, Pustispan juga memperoleh integrasi ISO 20000 dan 27001 untuk layanan email, data center, dan LPSE. Kemudian November 2016, LAPAN juga mendapat penghargaan dari Kemenkeu atas capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penghargaan tersebut memberikan kepercayaan diri bahwa LAPAN mampu untuk terus maju.

Articles In :
PPID LAPAN
Read More