Aulia Feb 24, 2018 0 comment(s)
LAPAN bertekad untuk unggul dalam layanan publik. Hal ini kemudian menjadi quick wins LAPAN pada tahun ini selain meningkatkan kompetensi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, saat membuka Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi LAPAN dan Program Kerja PPID 2018, Kamis (22/2). Kegiatan tersebut berlangsung Pusat Sains Antariksa LAPAN, Bandung, Jawa Barat.

Ia melanjutkan, ujung tombak reformasi birokrasi adalah layanan publik yang prima. Untuk itu, LAPAN berupaya meningkatkan diri dengan adanya satu layanan yang terintegrasi dan terstruktur. Satu layanan ini maksudnya yaitu, seluruh satuan kerja di LAPAN dapat memberikan layanan kepada publik terkait kegiatan litbang di LAPAN termasuk yang ada di satuan kerja lain. Misalnya, Balai Biak dan Agam dapat menyediakan layanan citra penginderaan jauh. Meskipun balai tidak terkait bidang tersebut, namun balai dapat menghubungi satuan kerja LAPAN lainnya yang memiliki layanan tersebut.

Layanan LAPAN tidak hanya diberikan secara tatap muka. Kepala LAPAN mengatakan bahwa LAPAN juga dapat melayani secara online, misalnya terkait informasi kebakaran hutan, Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI), serta kondisi cuaca dan atmosfer. Layanan informasi tersebut dapat diakses melalui situs jejaring LAPAN. 

Untuk memberikan pelayanan yang prima, untuk itu layanan di LAPAN harus terstruktur dan terukur. Thomas mengatakan bahwa terstruktur adalah adanya struktur organisasi dalam pelayanan LAPAN. Selain itu, adanya sarana dan prasarana untuk mendukung layanan tersebut. Sementara itu, terukur yaitu layanan tersebut harus memiliki standar, misalnya Standard Operational Prosedur (SOP), bahkan beberapa satuan kerja telah memiliki standar mutu internasional.

Kepala LAPAN melanjutkan, ujung tombak memberikan pelayanan publik dan informasi adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ia mengingatkan bahwa PPID utama dan pelaksana harus bekerja sama untuk menyampaikan informasi yang penting kepada publik. 

Keterbukaan informasi publik bermakna untuk mencerdaskan dan mengingatkan. Ia mengatakan, mencerdaskan adalah untuk menambah ilmu dan menambah wawasan contohnya yaitu memberikan pengetahuan terkait gerhana Matahari dan Bulan. Hal tersebut selain untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat juga untuk menghindari kesalahpahaman terkait suatu fenomena atau kejadian. Sementara itu, informasi publik bersifat mengingatkan yaitu agar menjadi peringatan dini bagi masyarakat, misalnya terkait cuaca ekstrem.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik saat ini adalah termasuk bagian dari Reformasi Birokrasi yang dijalankan instansi pemerintah. Untuk itu, LAPAN wajib menyediakan informasi kepada masyarakat. 
Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Komisi Informasi Pusat, Hendra J. Kede, dalam bimtek tersebut mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak yang diberikan konstitusi kepada rakyat Indonesia. Ia mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik ini bertujuan untuk menghasilkan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam suatu organisasi. Keterbukaan informasi publik ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Articles In :
PPID LAPAN
Read More
Superadmin Dec 21, 2017 0 comment(s)

Kamis (21/12), Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin menyambut jabat tangan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla atas anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2017. LAPAN menyabet Juara 2 untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Trofi dan piagam penghargaan diberikan pada seremonial yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta.

Pemeringkatan itu sendiri diselenggarakan Komisi Informasi Publik (KIP) secara rutin setiap tahun. Pemeringkatan sebagai hasil akhir dari monitoring dan evaluasi mengenai layanan informasi dan dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setiap instansi di Indonesia. Manfaatnya guna mengetahui sampai sejauh mana instansi pemerintah memberikan pelayanan keterbukaan informasi kepada masyarakat. 

KIP juga memberikan anugerah untuk kategori lainnya, yaitu Perguruan Tinggi (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Publik Non Struktural, Pemerintahan Provinsi, Kementerian, dan Partai Politik. 

Peraih juara 1, 2, dan 3 dalam setiap kategori, menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI. Sedangkan peraih peringkat 4 sampai dengan 10 menerima penghargaan yang diserahkan Ketua KIP, Tulus Subardjono.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla memberikan ucapan selamat dan penghargaan kepada seluruh instansi maupun institusi yang telah memperoleh penghargaan tersebut. “Di era sekarang ini, semua orang dapat menyampaikan berita, baik berita yang sudah terjadi, sedang terjadi, atau bahkan yang belum terjadi. Beda dengan zaman dahulu, di mana berita hanya disajikan melalui televisi atau radio saja, dan itupun datang secara topdown,” ujarnya.

Untuk itu, ia berharap, agar instansi pemerintah harus dapat memberi informasi yang benar, cepat, dan tepat kepada masyarakat. Jika tidak, maka informasi yang diterima masyarakat dapat datang dari mana saja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.


Articles In :
PPID LAPAN
Read More
Superadmin Dec 21, 2017 0 comment(s)

Komisi Informasi (KI) Pusat sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan penghargaan kepada 64 Badan Publik (BP) di Indoensia. Pemberian penghargaan dilaksanakan KI Pusat di Istana Wakil Presiden RI Jakarta pada Kamis (21/12/2017), untuk anugerah BP terbaik pertama hingga ketiga diserahkan langsung Wapres Jusuf Kalla sedangkan terbaik keempat hingga kesepuluh diserahkan oleh Ketua KI Pusat Tulus Subardjono.

Dalam pengumumannya, Tulus menyampaikan bahwa KI Pusat antara lain bertugas menetapkan Standar Teknis Layanan Informasi Publik di lingkungan BP di Indonesia agar setiap warga negara mendapat hak azasinya berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Menurutnya warga negara berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana pasal 28F UUD 1945.

"Untuk menjamin adanya standar layanan informasi demi terlaksananya keterbukaan informasi public di badan public di Indonesia, maka Komisi Informasi baik di Pusat dan Provinsi setiap tahunnya melakukan monitoring dan evaluasi (monev), atas pelaksanaan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010," katanya menjelaskan.

Menurutnya, KI Pusat telah melakukan Monev ini sejak tahum 2011, dengan methode yang berkembangkan, dan kegiatan ini mendapat respon yang positif dari BP, karena bisa menjadi pendorong dalam meningkatkan kwalitas layanan informasinya. Dengan menggunakan metodologi yang tidak berbeda dari tahun lalu, dimulai dari tahapan Self-Assessment Questioner (SAQ) pada bulan Juni 2017, tingkat partisipasi Badan Publik yang dilihat dari pengembalian SAQ padat tahun ini menaglami penurunan, tepatnya dari 397 BP yang mengembalikan hanya 156 atau 39,29%. Berikut rincian partisipasi tahun 2017:

Menurunya nilai rata-rata pada tahun ini, secara kualitatif, seluruh kategori mengalami kenaikan rata-rata 12% dari tahun kemarin. Nilai rata-rata tersebut dapat dijadikan parameter sebagai rata-rata tingkat Keterbukaan Informasi Badan Publik masih harus terus ditingkatkan.

Adapun peringkat kategori BP Perguruan Tinggi Negeri pada peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi 52.51 adalah Universitas Sriwijaya. Peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi 56.94 Institut Teknologi Bandung, peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 60.5 Universitas Negeri Yogyakarta, peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 62.4 Universitas Lambung Mangkurat.

Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi 70.41 Universitas Gadjah Mada, peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi 76.12 Universitas Padjajaran. Peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi 78.25 Universitas Negeri Malang, peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi 82.71 Institut Pertanian Bogor, peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi 96.04 Universitas Indonesia, dan peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi 97.23 Universitas Brawijaya.

Untuk Kategori Badan Usaha Milik Negara, peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi 58,64 PT Len Industri, peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi 60,70 PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 72,19 PT Bank Tabungan Negara, peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 73,64 PT Biofarma, peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi 75,10 PT Pelabuhan Indonesia III.

Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi 77,92 PT Perusahaan Listrik Negara, peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi 80,31 Perum Jasa Tirta II, peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi 80,81 PT Kereta Api Indonesia.Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi 88,86 Perum Perhutani, dan peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi 93,67 PT Taspen.

Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi 39,43 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi 48,53 Komisi Kepolisian Nasional, peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 54,93 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 64,52 Ombudsman Republik Indonesia, peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi 66,32 Dewan Ketahanan Nasional.

Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi 70,35 Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi 79,05 Badan Pengawas Pemilu, peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi. 79 ,99 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi 90,06 Badan Pengusahaan Batam, dan peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi 98,22 Komisi Pemilihan Umum.

Kategori Badan Publik Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian, peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi 71,81 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi 73,02 Badan Pengawas Obat dan Makanan, peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 82,98 Mahkamah Konstitusi. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 88,79 Arsip Nasional Republik Indonesia, peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi 90,86 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi 92,09 Bank Indonesia, peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi 93,60 Komisi Yudisial, peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi 94,34 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi 95,00 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,  dan peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi 95,70 Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi, peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi 64.18 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi 68.47 Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 73.64 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 78.88 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi 82.34 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi 82.89 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi 85.7 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi 90.47 Pemerintah Aceh. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi 92.13 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi 94.63 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Kategori Badan Publik Kementerian, peringkat X, dengan nilai Keterbukaan Informasi 72.20 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, peringkat IX, dengan nilai Keterbukaan Informasi 78.86 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, peringkat VIII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 79.05 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, peringkat VII, dengan nilai Keterbukaan Informasi 82.38 Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peringkat VI, dengan nilai Keterbukaan Informasi 85.31 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Peringkat V, dengan nilai Keterbukaan Informasi 85.96 Kementerian Kelautan dan Perikanan, peringkat IV, dengan nilai Keterbukaan Informasi 92.16 Kementerian Pertanian, peringkat III, dengan nilai Keterbukaan Informasi 93.28 Kementerian Perhubungan. Peringkat II, dengan nilai Keterbukaan Informasi 95.37 Kementerian Perindustrian, dan peringkat I, dengan nilai Keterbukaan Informasi  95.39 Kementerian Keuangan.

Untuk kategori Partai Politik Nasional,  KI Pusat memberikan Apresiasi atas Implementasi Keterbukaan Informasi Publik kepada partai politik yang saya sebutkan menurut alfabetis, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai NasDem.(Laporan Karel)


Articles In :
KIP PPID
Read More
Superadmin Nov 15, 2017 0 comment(s)

Guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Lembaga Penerbangan dan Antariksa  Nasional (LAPAN) berkunjung ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur, Rabu (15/11).

Dipilihnya Jatim sebagai tempat studi PPID karena telah terbukti beberapa kali sukses memperoleh penghargaan. Sekretaris PPID LAPAN, Murtani November, menjelaskan pihaknya perlu banyak belajar banyak hal ke Jatim. Selama ini Jatim sudah lebih dulu mengukir prestasi. Koordinasi yang dilakukan Jatim dengan OPD-OPD lain juga sangat bagus, antara lain dengan menggelar pertemuan seperti FGD setiap tiga bulan sekali seperti yang dilakukan Jatim.

"Ini yang nanti juga akan kami lakukan, mengadopsi apa yang dilakukan Jatim, ujar Murtani.

Berbicara terkait kendala yang dihadapi LAPAN saat ini, menurut Murtani, hanya persoalan informasi anggaran yang perlu diperhatikan agar tugas – tugas PPID  ke depan bisa berjalan sesuai tugas dan fungsinya.

Koordinator Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID Jatim, Agus Dwi Muhanan, menjelaskan bahwa sesuai Undang-undang , badan publik wajib membentuk PPID dan salah satu terobosan yang sudah dilakukan Jatim adalah dengan menstandarkan konten format website PPID  Jatim.

Agus Dwi Muhanan juga mengatakan salah satu penunjang Jatim memperoleh penghargaan yakni akses permohonan informasi yang masuk di PPID.

" Kami selalu mempermudah akses masyarakat dalam  menyampaikan aspirasinya, selain itu di ruang PPID juga tersedia ruang baca," jelasnya.

PPID Jatim berada di Tupoksi layanan Informasi publik sehingga otomatis hal ini menjadi tugas utama atau pokok.

Selain itu adanya Permendagri No 3/2017 bahwa PPID harus membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi ( PLID ) demi mendukung kelembagaan PPID, dan saat ini Jatim sedang dalam tahap melakukan revisi Pedoman Umum (Pedum) dan SOP untuk menyesuaikan dengan Permendagri tersebut. Sedangkan Penekanan Pedum PPID yang terkait pemohon informasi dan tujuan permohonan tersebut sebagai pengawasan atau kontrol sosial dan harus disertai dengan proposal pengajuan.


Articles In :
PPID LAPAN
Read More
Aulia Mar 2, 2017 0 comment(s)

Kamis (02/03), LAPAN menyelenggarakan sosialisasi program kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan ISO 9001:2015 di Auditorium Kantor LAPAN Bandung, Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh para PPID Pelaksana LAPAN dari seluruh satker LAPAN. 

Kegiatan tersebut berangkat dari amanah Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 13. Dijelaskan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap badan publik menunjuk PPID. PPID itu sendiri mempunyai tugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.


Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin. Dalam sambutannya, Kepala LAPAN menginformasikan, untuk mewujudkan visi dan misi, LAPAN memiliki slogan menjadi pusat unggulan teknologi penerbangan dan antariksa untuk Indonesia maju dan mandiri. Salah satu ciri pusat unggulan yaitu meningkatkan kompetensi layanan LAPAN baik hasil litbang maupun SDM. Layanan yang baik dan benar dilihat dari bagaimana memberikan layanan informasi sesuai dengan aturan dan standar. Sebab tujuan layanan itu sendiri untuk mencerdaskan, menjelaskan, dan mengingatkan.

Layanan informasi dapat diklasifikasikan berupa informasi publik secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi serta merta, informasi yang dikecualikan, dan informasi atas dasar permintaan.

Layanan informasi menuntut PPID secara profesional. Hal itu tidak bisa dibebankan sebagai tugas tambahan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang tadi. 

Kepala LAPAN berharap, setiap satuan kerja ada corner untuk layanan informasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan penerbangan dan antariksa, baik dalam bentuk miniatur, video hasil litbang, brosur, majalah, dan sebagainya.

Keterbukaan informasi ditempuh sebagai bentuk kontrol dalam reformasi birokrasi tentang apa yang disampaikan kepada publik. Hal tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi institusi dan menunjukkan apa yang telah dihasilkan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

PPID memiliki peran yang sangat besar dalam menyampaikan informasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, capaian kinerja dalam melaksanakan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan adanya sosialisasi kali ini , Kepala LAPAN mengajak untuk selalu tertib dalam melakukan dokumentasi sehingga dalam layanan informasi selalu siap melayani permintaan informasi.

Sosialisasi dipandu langsung narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Kepala Bagian Layanan Informasi, Soekartono. Dalam kesempatan ini, ia memaparkan terkait tata kelola informasi publik sekaligus simulasinya. Menurutnya, hadirnya seluruh perwakilan PPID Pelaksana LAPAN dari satker-satker yang ada di LAPAN, membawa angin segar bagi LAPAN untuk benar-benar mengimplementasikan pengelolaan informasi publik sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku.


Sebelumnya, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Jasyanto memaparkan materi sosialisasi terkait pelaksanaan PPID LAPAN perbandingannya dengan standar aturan dan mekanisme yang mengikat pada pelaksanaan pengelolaannya. Ia mengupas bahwa kondisi praktik PPID Pelaksana LAPAN belum sepenuhnya mengimplrmentasikannya sesuai standar layanan publik. Keterbatasan SDM menjadi pemicu hambatan tersebut.

Sementara, paparan terkait materi ISO 9001: 2015 disampaikan oleh narasumber dari PT. Catur Daya Solusi pada hari berikutnya.

Articles In :
PPID LAPAN
Read More
Aulia Feb 10, 2017 2 comment(s)
“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) LAPAN mendorong tata kelola informasi yang diterima masyarakat menjadi cepat dan akurat.” Demikian petikan sambutan Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, Jum’at (10/02), pada peresmian ruang PPID dan ruang display LAPAN. Kepala Biro Kerja sama, Hubungan Masyarakat dan Umum, Chris Dewanto, selaku PPID Utama, mengharapkan agar nilai dan peringkat PPID LAPAN naik seperti tahun kemarin. Dengan adanya ruang PPID dan ruang display baru ini, diharapkan pelayanan informasi publik semakin cepat dan akurat.

Sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah wajib menyediakan informasi bagi publik, baik berkala, serta merta maupun yang selalu ada. Informasi bisa diperoleh secara offline dan online. PPID Utama di pusat, dirangkap oleh Kepala Biro Kerja sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum, sedangkan PPID Pelaksana berada di setiap satuan kerja LAPAN. Dengan adanya PPID di setiap satuan kerja, diharapkan informasi publik dapat diperoleh oleh masyarakat secara cepat dan akurat. Setiap satuan kerja diupayakan ada ruang untuk memamerkan hasil litbang LAPAN baik itu melalui media elektronik maupun dalam bentuk fisik mock-up dan miniatur. Penataan ruang display dibuat menarik dan disediakan pula terbitan dari LAPAN. Penjelasan terkait aktivitas LAPAN, juga perlu diketahui oleh para pegawai LAPAN sehingga, konten informasi dalam ruang display harus diperbaharui secara berkala.

Quickwins LAPAN 2017 adalah paradigma satu LAPAN, pengintegrasian hasil-hasil penelitian dan pengembangan LAPAN yang telah ada sekarang lalu hasil tersebut ditingkatkan dan diintegrasikan. Poin quickwins LAPAN yang pertama adalah layanan yang cepat dan akurat, terkait dengan Sistem Pemantauan Maritim Berbasis Iptek Penerbangan dan Antariksa. Lalu, yang kedua adalah layanan cepat dan akurat untuk Sistem Pemantauan Bencana Berbasis Iptek Penerbangan dan Antariksa. Reformasi Birokrasi berujung pada layanan yang terbaik bagi masyarakat. Sebagai instansi pemerintah, LAPAN wajib memberikannya.

Articles In :
PPID LAPAN
Read More
Aulia Dec 20, 2016 0 comment(s)
Selasa (20/12), berlangsung penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 kepada lembaga publik di Indonesia. Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) ini dilaksanakan di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat. Dalam rangkaian seremonial tersebut, Sekretaris Utama, I.L. Arisdiyo menerima penghargaan atas nama LAPAN yang memperoleh peringkat 8 (delapan) untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). 

Pada periode tahun sebelumnya, LAPAN meraih peringkat 3 (tiga) untuk kategori LPNK. Namun, jika dilihat dari capaian nilai, LAPAN mengalami peningkatan perolehan nilai, dari 85,556 menjadi 88,75 dengan faktor perubahan kategori dan peningkatan jumlah lembaga publik yang dinilai. 

Dalam laporannya, Ketua KIP, John Fresly, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban KIP kepada Presiden RI dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Kegiatan tersebut sebagai penuangan Undang-Undang Ri Nomor 14 Tahun 2008. 

Menurutnya, kewajiban lembaga publik adalah menyediakan, mengungkapkan, dan menginformasikan seluruh program dan kegiatan kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan. Namun masih banyak perbedaan penafsiran di antara masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Sehingga KIP bertanggung jawab untuk mengarahkan dalam mengelola sedemikian rupa dengan mekanisme yang mempermudah masyarakat untuk mengakses.

Penganugerahan ini didedikasikan sebagai komitmen KIP untuk memberikan apresiasi kepada lembaga publik yang sudah menjalankan amanat Undang Undang tersebut dengan lebih baik. “Hal ini sebagai satu langkah untuk mencegah sengketa informasi yang sampai ke KIP. Sekaligus, sebagai sarana untuk menggugah kesadaran tentang pentingnya informasi yang diberikan,” jelasnya.

Fresly memaparkan, ada dua fungsi dari kewenangan yang dijalankannya. Pertama, menentukan standar yang harus dimiliki sebuah lembaga publik. Kedua, jika akses informasi ke masyarakat tidak jalan sehingga terjadi sengketa informasi, maka KIP bertugas menyelesaikannya.

Penganugerahan digolongkan ke dalam tujuh kategori, yaitu kategori Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan LPNK, Provinsi, Kementerian, dan Partai Politik. 

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyinggung pada prinsip demokrasi di Indonesia dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk itu, Wapres menghimbau, agar seluruh lembaga publik yang saat ini menerima penghargaan, agar mempertahankan konsistensinya dan bertanggung jawab atas akuntabilitasnya kepada masyarakat.

Menurutnya, dalam mengelola informasi memang dibutuhkan suatu kecermatan. Maka, seluruh lembaga publik agar mau berusaha memperbaiki sistem yang ada. Sedangkan sistem informasi bisa diperoleh dari berbagai media. “Lembaga publik harus bisa memberikan informasi yang obyektif kepada msyarakat, selanjutnya masyarakat memberikan respon balik tentang masukan dan kritikan. Untuk kemajuan bangsa ini, keduanya bisa melakukan check and recheck!” tegasnya.

Articles In :
PPID LAPAN
Read More
Aulia Nov 29, 2016 0 comment(s)
Senin (28/11), LAPAN mengadakan Sosialisasi Program Kerja 2017 untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 LAPAN di Kantor Pusat Teknologi Roket (Pustekroket), Rumpin, Bogor. Acara bertemakan “Membangun Kemandirian di Bidang Penerbangan dan Antariksa” ini diikuti oleh karyawan-karyawati LAPAN seluruh satker mulai dari Kototabang hingga Biak. 

Kepala Pusat Teknologi Roket (Pustekroket), Sutrisno, sebagai tuan rumah penyelenggaraan menyambut antusiasme peserta kegiatan dengan mengenalkan berbagai fasilitas yang dimiliki di lingkungan kerjanya. “Untuk pertama kalinya Pustekroket menjadi tuan rumah. Bapak/ibu bisa menyaksikan langsung berbagai fasilitas seperti laboratorium penelitian, fabrikasi atau pembuatan roket, sampai dengan pengujian roket, yang fokus pada tugas dan fungsi Pustekroket melakukan penelitian, pengembangan, dan rekayasa roket, sekaligus pemanfaatannya,” jelasnya. 

Sosialisasi kali ini dipaparkan langsung Kepala LAPAN, Prof. Dr. Thomas Djamaluddin. Sesuai dengan visi menjadi pusat unggulan penerbangan dan antariksa untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri, ada tiga misi yang diemban, yaitu kompetisi yang unggul, layanan yang prima, dan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2013 LAPAN mengawal Standar Penerbangan dan Antariksa. “Untuk mencapainya, ada lima nilai dasar yang dipegang, yaitu pembelajar, rasional, akuntabel, konsisten, dan berorientasi pada layanan public,” ujarnya.

Kepala LAPAN mengimbuhkan, seluruh kegiatan yang direncanakan diselenggarakan untuk mencapai program besar Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan layanan yang prima. Ia berharap, nilai layanan publik (Nilai RB) LAPAN dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang. “Untuk itu, kita harus berbenah,” imbuhnya.

Untuk mencapainya, LAPAN mempunyai tujuh program utama, pengembangan roket sonda, pengembangan teknologi satelit, pengembangan teknologi aeronautika untuk pengembangan pesawat transport dan pesawat tanpa awak (system pemantau maritime berbasis pesawat tanpa awak), pengembangan bank data penginderaan jauh nasional, pengembangan sistem pemantau bumi nasional, pengembangan Decision Support System dinamika atmosfer ekuator, dan pengembangan Decision Support System cuaca antariksa dan observatorium nasional. 

Tujuh program utama tersebut akan dilaksanakan sampai tahun 2019. “Kita laksanakan tujuh program utama untuk menunjukkan kompetensi dan layanan kita”, tegasnya. “Semua fokus pada sistem pemantau sumber daya alam dan lingkungan berbasis iptek penerbangan dan antariksa,” jelasnya.

Pada tahun 2017, dengan anggaran berbasis program, kinerja LAPAN akan terus ditingkatkan. Ukuran peningkatan kinerja LAPAN telah disimbolkan dengan diraihnya berbagai penghargaan pada setahun terakhir ini. Diawali dengan diperolehnya penghargaan Presiden RI yaitu peringkat ketiga keterbukaan informasi publik untuk kategori LPNK. Pada Desember 2015, PSTA dinyatakan sebagai lembaga litbang binaan untuk menjadi pusat unggulan iptek. Pada bulan yang sama, Pustekdata memperoleh ISO 9000:2008 untuk layanan teknologi dan data inderaja. Januari 2016, webomatrik LAPAN masih menduduki peringkat lima tingkat nasional. Maret 2016, LAPAN sukses menjadi koordinator panitia nasional gerhana matahari total. Juni lalu, LAPAN mendapat Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Juni 2016, LAPAN suskses meluncurkan satelit LAPAN-A3. Agustus 2016, LAPAN meraih peringkat ke-5 kearsipan nasional dari 179 Lembaga Negara dan LPNK untuk penghargaan ANRI. September 2016, PPID Utama menerima sertifikasi ISO-9001:2015 untuk layanan informasi public. Oktober 2016, Pustispan juga memperoleh integrasi ISO 20000 dan 27001 untuk layanan email, data center, dan LPSE. Kemudian November 2016, LAPAN juga mendapat penghargaan dari Kemenkeu atas capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penghargaan tersebut memberikan kepercayaan diri bahwa LAPAN mampu untuk terus maju.

Articles In :
PPID LAPAN
Read More